Pahlawan Supriadi Masih Hidup?

Semarang, CyberNews. Fakta sejarah yang lama terpendam kini terkuak kembali. Dia adalah Supriyadi, tokoh muda pemberontakan PETA (Pembela Tanah Air) di Blitar, yang terjadi pada 14 Februari 1945 dulu.Pada waktu itu, Supriyadi anggota tentara PETA, sebuah pasukan tentara bentukan Jepang yang beranggotakan orang-orang Indonesia. Karena kesewenangan dan diskriminasi tentara Jepang terhadap tentara PETA dan rakyat Indonesia, Supriyadi gundah. Ia lantas memberontak bersama sejumlah rekannya sesama tentara PETA.

Namun pemberontakannya tidak sukses. Pasukan pimpinan Supriyadi dikalahkan oleh pasukan bentukan Jepang lainnya, yang disebut Heiho.Kabar yang berkembang kemudian, Supriyadi tewas. Tetapi, hingga kini tidak ditemukan mayat dan kuburannya.Oleh karena itu, meski telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah, keberadaan Supriyadi tetap misterius hingga kini. Sejarah yang ditulis pada buku-buku pelajaran sekolah pun menyebut Supriyadi hilang.Apakah benar demikian? Hilang ke mana?Teka-teki itu mulai terkuak pada sebuah acara pembahasan buku 'Mencari Supriyadi, Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno', yang diadakan di Toko Buku Gramedia di Jalan Pandanaran Semarang 9 Agustus lalu. Dalam acara itu, seorang pria sepuh bernama Andaryoko Wisnu Prabu membuka jati diri dia sesungguhnya.

Dia mengaku sebagai Supriyadi, dan kini berusia 88 tahun.Selain dari bukti foto, penuturannya yang gamblang tentang PETA dan perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan, keaslian Andaryoko sebagai Supriyadi diperkuat oleh pengakuan sejarawan dari Universitas Sanata Dharma Jogjakarta, Dr Baskara Tulus Wardaya.Dengan menggali aneka sumber dan ditambah aneka foto-foto pendukung serta wawancara dengan Andaryoko sendiri, Baskara tiba pada satu kesimpulan: Andaryoko adalah Supriyadi. Setelah menghilang, Supriyadi memang berganti nama menjadi Andaryoko.Baskara berharap, publik memberi kesempatan bagi Andaryoko untuk menyampaikan narasi/penuturan sejarah perjuangan yang pernah ia jalani lewat tulisan, seperti dalam buku Mencari Supriyadi, Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno.“Saya berjumpa beliau sekitar April 2008 dalam sebuah penelusuran sejarah. Saya ingin mencari pelaku-pelaku sejarah baru. Saya kemudian menemukan beliau dan wawancara. Belakangan beliau baru mengaku sebagai Supriyadi,” tutur Baskara saat dihubungi, Selasa (12/8).

Dari interaksi dengan Andaryoko, Baskara mendapati sesuatu yang berbeda. Menurut dia, beberapa orang yang sebelumnya mengaku sebagai Supriyadi biasanya memiliki beberapa ciri. Di antaranya, selalu dikaitkan dengan mistis, hanya berpusat pada sosok dirinya, dan tidak bisa mengaitkan sejarah dengan perkembangan pasca kemerdekaan dan zaman kekinian.“Tetapi Andaryoko ini, dia orangnya rasional dan spiritual. Dia bisa mengaitkan sejarah tempo dulu dan sekarang. Ia juga kritis terhadap situasi saat ini,” katanya.Baskara mencontohkan, cerita Andaryoko mengenai peran pemuda menuju kemerdekaan yang sangat besar. Sebagai pelaku sejarah, Andaryoko menyebut, pemuda pada zaman itu sudah memiliki kesadaran politik yang kuat. Mereka sadar, pemberontakan yang akan mereka lakukan pada tentara Jepang saat itu pasti tidak ada gunanya karena kalah persenjataan.“Tapi, toh itu tetap mereka lakukan, karena mereka sadar bahwa perjuangan perlu simbol. Mereka melakukan itu karena gundah melihat kekejaman tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia,” urai Baskara yang juga Kepala Pusat Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) Universitas Sanata Dharma Jogjakarta itu.Andaryoko lahir 23 Maret 1920. Saat masuk PETA, usianya ‘dituakan’ tiga tahun. “Sehingga ia mengikuti pendidikan tentara saat berusia 25 tahun. Jika dirunut sampai tahun 1945, maka pemberontakan yang dilakukannya wajar, karena usianya relatif muda,” ungkapnya.

Di rumah Andaryoko yang kini ia tinggali, juga tidak terdapat banyak peninggalan. Saat melarikan diri, sebut Baskara, ia hanya mengenakan satu baju tanpa membawa peralatan lain. “Ia hanya punya foto semasa muda waktu masuk PETA dan sebuah samurai asli tentara Jepang. Katanya, itu milik tentara yang dia bunuh,” ujarnya.Sangat MiripSaat Andaryoko dikunjungi wartawan di rumahnya di Jl Mahesa No. 101, Pedurungan, Semarang, Selasa (12/8) kemarin, bukti-bukti yang menegaskan bahwa dia sebagai Supriyadi makin kuat.Andaryoko antara lain menunjukkan foto dirinya saat masih muda. Dia kemudian membandingkan foto Supriyadi yang dipublikasikan di buku berjudul 30 Tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan Cipta Lamtorogung tahun 1985. Begitu dua foto itu disandingkan, memang sangat mirip.

Pertanyaannya, kenapa Andaryoko baru membuka jati dirinya?Ada dua alasan mengapa dirinya baru buka-bukaan sekarang ini. Pertama, adanya dorongan dari banyak pihak agar dirinya segera membuka diri. Di masa lalu setelah pemberontakan PETA Blitar, dia sengaja menyamarkan diri agar tidak ditangkap tentara Jepang.Alasan kedua, saat ini merupakan saat yang pas bagi Andaryoko untuk membuka diri ke publik. "Dulu Bung Karno pernah berpesan kepada saya begini, `Sup, kamu kan mengalami sendiri sejarah bangsa ini. Tolong kalau kamu diberi umur panjang, kamu ceritakan semua yang kamu ketahui`.

Dan sekarang inilah saatnya saya melaksanakan pesan Bung Karno, karena saya sudah berusia lanjut," kata Andaryoko yang kemarin mengenakan baju warna cokelat.Setelah menghilang ke hutan-hutan selama sekitar 3 bulan sejak pemberontakan di Blitar, kata Andaryoko, dirinya mulai keluar dan menemui Bung Karno. Sempat ragu bahwa yang datang adalah Supriyadi, Bung Karno kemudian mengajak berbicara cukup lama pada Mei 1945 itu. Akhirnya Bung Karno mengakui dan langsung menyapa Supriyadi dengan panggilan `Sup`.Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Andaryoko mengaku sempat diminta Bung Karno untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Namun ia menolak.Bung Karno kemudian meminta Supriyadi ke Semarang menemui Wakil Residen Semarang, Wongsonegoro. “Saya diterima menjadi staf kantor Residen Semarang . Nama saya diganti menjadi Andaryoko,” katanya.Dalam perkembangan politik selanjutnya, ia sangat kecewa ketika Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat hasil dari Konferensi Meja Bundar di Denhaag, Belanda. Di sana ada Uni Indonesia yang diketuai oleh Belanda. Itu artinya sama saja masih dijajah Belanda.

Supriyadi pun kemudian menghilang.Ia tidak bercerita apa saja yang ia kerjakan selama menghilang itu. Namun beberapa kali ia wira-wiri Semarang-Blora untuk keperluan meruwat (sebuah ritual tradisional penolak bala ala kepercayaan Jawa) selain untuk keperluan keluarga.Baskara berpendapat, cerita Andaryoko boleh tidak dipercaya. Tapi, doktor sejarah lulusan Universitas Marquette, Wisconsin, Amerika Serikat (AS) ini pun mempertanyakan mengapa pemerintahan Jepang kala itu tidak pernah mengumumkan kematian Supriyadi.“Menjadi kebiasaan waktu itu, tentara republik yang menjadi pemberontak Jepang dan gagal, kalau mati pasti diumumkan. Itu untuk mematahkan semangat perjuangan tentara lainnya yang ingin berontak. Tapi kita ingat, sampai sekarang tidak pernah dikabarkan kapan ia mati dan di mana makamnya,” tegas Baskara.Andai setelah kemunculan Andaryoko ini muncul pro dan kontra, Baskara melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Ia mengajak keluarga Supriyadi yang ada di Blitar atau daerah lain serta para sejarawan ikut mendiskusikan masalah itu dalam kerangka akademis.Andaryoko sendiri siap untuk dikonfrontir dengan keluarga Supriyadi untuk membuktikan kebenaran. "Ya silakan kalau mau (datang ke sini)," kata Andaryoko. Sejauh ini, tak ada orang yang datang ke rumahnya untuk meminta klarifikasi.

Termasuk pejabat dan tokoh-tokoh penting. Dia tidak pernah mengharap kedatangan dan tidak menolak kedatangan mereka.Selama tinggal di Semarang, Andaryoko berpindah-pindah tempat. Pada awalnya, dia tinggal di Jalan Majapahit. Dan terakhir, pada tahun 2001 hingga kini, dia menempati rumah di Pedurungan. Dilihat dari rumahnya, keluarga Andaryoko terbilang berkecukupan. Rumah bercat itu berdiri kokoh dan asri seolah siap menerima kedatangan siapa pun.Andaryoko mempunyai empat anak, yakni Reni, Andarwanto, Akso, dan Wening. Wening saat ini bekerja di Departemen Luar Negeri.
(surya /smcn)

Apa yang dimakan Pimpinan Tiongkok setiap hari?

Kehidupan pimpinan Tiongkok biasa diliputi rahasia kegelapan, apa yang mereka makan setiap harinya dan bagaimana cara makan selamanya merupakan rahasia yang tidak bisa diumumkan. Zheng Xu yuan, mantan Direktur Gizi Makan RS Beijing, ahli Gizi Kesehatan membocorkan keluar, para pimpinan lebih banyak makan makanan-kasar (yang dimaksud bukan nasi dari beras putih atau mie/mantou dari trigu-putih) , makan sedikit - banyak kali dan gunakan metode ilmiah dalam makan-minum. Itulah sebab utama pimpinan Tiongkok termasuk yang panjang usia didunia. Zheng Xu yuan mengemukakan, prinsip dasar merawat kesehatan Pimpinan Tiongkok adalah setiap hari memakan 25 jenis bahan makanan.

Sedikit daging, banyak makanan-kasar. Sedikit tapi makan banyak kali.
Zheng Xu yuan menunjukkan, menu makanan Pimpinan tidak sebagaimana diperkirakan orang umumnya adalah sea-food, Haisom. Justru sebaliknya, mereka lebih banyak makanan-kasar. ebih sedikit daging. Cara dan deretan menu makan mereka, mutlak bisa dilaksanakan juga oleh rakyat cilik umumnya.

Zheng Xu Yuan menjelaskan, yang dimaksudkan setiap hari 25 jenis bahan makanan itu betul-betul jenis bahannya dan bukan 25 jenis sayur-lauk. Berdasarkan pengetahuan Gizi kesehatan TIongkok, yang berpengalaman bekerja lebih 60 tahun, mantan Direktur Dept. Gizi Makanan RS Militer Central Beijing Li Shui-fen juga mengatakan, para Pimpinan lebih sedikit makan daging "Binatang berkaki empat", ditinjau dari sudut gizi, yang berkaki dua (Ayam, bebek) lebih baik dari yang berkaki-empat (babi, sapi, kambing), yang berkaki satu (jamur) lebih baik dari berkaki dua, yang tidak berkaki (ikan) lebih baik dari yang berkaki satu.

Zheng Xuyuan membocorkan bagaimana dia membuat menu makanan "Kader-kader tua" Comite Central, dengan prinsip makan sedikit banyak kali dan mengutamakan banyak ragam jenis pangan, dengan demikian mendapatkan keseimbangan gizi yang diperlukan.

70% kenyang saat makan, ditambah 2 kali makan-kecil.
Zheng Xuyuan memberikan contoh menu: makan pagi 1/2 gelas susu-sapi, sepiring sayur, 1 huajuan-wijen (sejenis mantao berbentuk bunga sedikit asin), semangkok-kecil buburgandum atau bijiteratai. Makan siang, 10 macam sayuran, chapcai, sekitar 30 gr. kacang-merah atau jagung. Makan malam, lobak dengan bakwan-ikan dan bubur gandum.

Diantara 2 kali makan ditambah camilan, kata Zheng Xuyuan, karena para Pimpinan ketika makan hanya 70% kenyang, maka sekitar jam 10 dan jam 15, perlu ditambah camilan. Misalnya dipagi hari ditambah semangkok kecil sup jamur-kuping dan biji-teratai atau bubur havermoth (oat), sedang sore 1/2 gelas yougart dan buah-buahan. Sebagaimana diketahui, Chen Yun yang mencapai usia 91 tahun itu, setiap hari harus makan 13 butir kacang-atanah, jalan selama 13 menit dan menerima tamu hanya 3 menit. Istri beliau adalah Ruo Mu ahli gizi kenamaan, menjalankan prinsip "dibantu 5 jenis buah", minta Chen Yun makan 2 buah pisang setelah makan atau buah-buahan lain. Makanan yang ditim dan kurangi gorengan, tumis dan arak.

Zheng Xuyuan menunjukkan, cara masak juga sangat penting diperhatikan, dengan cara tim (kukus), rebus, Men (direbus dengan api kecil), Ban (makanan dingin/mentah, seperti salad), Chuan (makanan dengan diseduh atau direbus sebentar saja) sebagai pemasakan yang utama, agar mengurangi kerusakan gizi yang terjadi dan menjamin makanan yang kadar lemak rendah. Menu makanan Pimpinan bukan sama sekali tidak ada gorengan atau sayuar tumis, tapi hanya diberikan seminggu sekali saja. Namun dengan cara masak apapun, prinsip tidak asin, tidak lemak dan banyak serat-sayur harus dipatuhi.

Disamping itu, para Pimpinan juga seringkali diberi makanan untuk perkuat otak dan lever, seperti biji-bijian, almond, wijen, He-tao (sejenis kenari, tapi bentuknya seperti otak), wine dll. Pimpinan sebelum minum arak, diberi makanan yang banyak mengandung vit-B, karena arak bisa merusak selaput lambung yang berakibat kekurangan vit.-B. Oleh karenanya, sebelum minum arak diberi makanan-kasar, daging atau kacang sebagai landasannya.

Zheng Xuyuan menandaskan, hanya memperhatikan menu makan tentu jauh dari cukup. Sementara pimpinan bisa berusia panjang, karena mereka juga sangat memperhatikan olahraga. Seorang jenderal yang mencapai usia 102 tahun, sejak muda main tenis sampai usia 88 tahun, seminggu masih bisa main 4-5 kali, dan setiap kalinya 1-2 jam. Pimpinan Comete Central sekarang ini juga sangat memperhatikan olahraga, Hu Jintao pandai main ping-pong, Wen Jiabao ketika berkunjung ke Jepang juga mendemonstrasikan kepandaian Bang-qiu (seperti bola gasti, memukul bola dengan tongkat).

Yang dimakan para Pimpinan sekalipun sederhana, tapi sumber bahan makanan harus aman. Seperti diketahui, beras yang dimakan Pimpinan dan air yang diminum adalah disuply dari produksi daerah tertentu saja. Beijing memasuki musim rontok, hasil produksi persik yang terbaik pasti lebih dahulu mengalir ke Zhong Nan Hai dan tempat pensiunan kader pimpinan.

Nah, ini terjemahan kasar yang bisa saya lakukan dengan pengetahuan bhs. Tionghoa saya yang sangat minim kalau ada kekeliruan harap bisa dikoreksi.

ChanCT

Ta Hsueh Hsueh Sheng Hui

Ta Hsueh Hsueh Sheng Hui (THHSH), kalau tidak keliru, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1926, bertepatan dengan ulang tahun Republik Tiongkok. Pada saat ini, karena kurangnya referensi, maka kata ‘kalau tidak keliru’ berlaku juga bagi seluruh tulisan ini. Karena berdasarkan ingatan saya, maka tulisan ini bertumpu pada apa yang saya alami. Sekiranya ada pembaca yang menemukan kekeliruan di dalam tulisan ini maka silakan pembaca memperbaiki kekeliruan itu.

THHSH kini sudah tidak ada. Pada saat ini, tidak banyak dokumen yang mencatat tentang THHSH. Sebelum tidak ada lagi orang yang mengetahuinya, saya pikir ada baiknya, ingatan yang tersisa itu ditulis kembali sebagai dokumen sejarah. Diperlukan ingatan kolektif sejumlah orang untuk memperoleh dokumen yang lebih banyak. Itulah sebabnya pembaca yang mengetahui akan THHSH diharapkan membagi pengetahuannya untuk dijadikan koleksi di dalam dokumen sejarah THHSH.

Biasanya para mahasiswa mendirikan organisasi mahasiswa sehingga berdirilah berbagai organisasi mahasiswa dengan berbagai nama. Oleh karena itu, pada tahun 1926, beberapa orang mahasiswa Tionghoa di Jakarta mendirikan organisasi dengan nama Ta Shio Shio Sing Hui yang artinya adalah perkumpulan siswa perguruan tinggi. Beberapa waktu kemudian organisasi ini mendirikan cabang di Bandung sehingga pada waktu itu terdapat dua cabang organisasi, di Jakarta dan di Bandung.

Konon kabarnya pada suatu saat organisasi ini menjadi lesu sehingga hampir saja mati. Berkat salah seorang anggota yang aktif, entah siapa namanya, organisasi ini bangun lagi. Namun pada saat tentara Jepang menduduki Indonesia pada masa Perang Dunia kedua, organisasi ini tidur lagi. Organisasi ini bangkit lagi setelah Perang Dunia kedua usai. Mungkin pada waktu itulah namanya berubah dari Ta Shio Shio Sing Hui menjadi Ta Hsueh Hsueh Sheng Hui dengan arti yang sama. Kemudian THHSH memiliki cabang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Entah mengapa Cabang Makassar menjadi beku dan tidak pernah cair lagi.

Ada tiga nama anggota yang sering disebut­sebut pada waktu itu yang mungkin saja berjasa dalam kebangkitan kembali THHSH yakni Oei Oe Ang, Lie Tiong Djien, dan Liem Siang Hok. Pada tahun 1952-1953, Oei Oe Ang adalah Ketua Pengurus Pusat di Jakarta. Entah sejak kapan, THHSH menerbitkan majalan organisasi bernama Ta Hsueh Tsa Chih yang artinya majalah Ta Hsueh. Berkat Ta Hsueh Tsa Chih inilah saya kemudian masuk menjadi anggota THHSH dan pernah juga menulis artikel di Ta Hsueh Tsa Chih. Ceriteranya begini.

Menjelang lulus SMA pada tahun 1954, beberapa teman ingin mendaftar menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran karena pada waktu dokter sedang naik daun. Saya takut melihat orang sakit sehingga saya mencari fakultas lain. Entah dari mana datangnya, saya menerima majalah Ta Hsuen Tsa Chih edisi khusus menjelaskan tiap­tiap jurusan yang ada di Fakultet Teknik (FT) dan Fakultet Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) Universitet Indonesia di Bandung. Pada waktu itu istilah yang dipakai adalah universitet dan fakultet. Baru pada tahun 1956 nama itu diganti menjadi universitas dan fakultas. Setelah milih jurusan melalui uraian di majalah itu, akhirnya saya memilih jurusan Elektroteknik FTUI di Bandung.

Setelah mendaftarkan diri di FTUI Bandung, saya pun mendaftarkan diri ke THHSH Cabang Bandung. Pada waktu itu saya tidak begitu mengetahui tentang tata cara menjadi anggota yakai melalui pelonco. Ternyata lumayan juga pengalaman menjadi pelonco itu dan setelah rampung menjalaninya maka saya pun dilantik menjadi anggota cabang Bandung bersama sejumlah pelonco lainnya. Ketua Cabang Bandung (1953-1954) pada waktu itu adalah Tan Ik Bie. Kegiatan pertama yang saya alami segera setelah dilantik menjadi anggota adalah mengikuti Kongres THHSH yang kebetulan pada waktu itu diselenggarakan di Bandung.

Melalui rapat umum anggota pada kongres itu, Pengurus Pusat 1953-1954 yang diketuai oleh Poei Tiong Sie dari Surabaya beralih ke Thio Poo An dari Bandung (1954-1955). Selain itu diputuskan juga bahwa sistem rapat anggota diubah menjadi sidang perwakilan anggota (SPA). Pengurus Cabang Bandung juga beralih dari Tan Ik Bie (1953-1954) ke Tan Hwie Liong (1954-1955). Karena Tan Hwie Liong meninggalkan Bandung maka kedudukan ketua dialihkan ke Wakil Ketua Cheng Chin Pi (The Tjien Pek). Pada waktu itu saya ditunjuk menjadi komisaris lingkungan di daerah Jalan Cipaganti dengan tugas menagih iuran anggota dan menyampaikan surat pengurus kepada anggota di lingkungan itu.

Selain kegiatan organisasi melalui rapat anggota cabang, sebagian kegiatan THHSH cabang Bandung adalah upacara dan pesta. Untuk itu saya terpaksa mengambil kursus belajar dansa. Sebagian kegiatan dilakukan melalui seksi seperti Seksi Perawatan Soaial, Seksi Kesenian, dan entah seksi apa lagi. Yang cukup terkenal adalah kelompok barongsai dan langliong yang setiap tahun keluar ke jalan, tidak saja di Bandung melainkan juga sampai ke Sukabumi. Penghasilan dari barongsai dan langliong inilah yang membiayai kegiatan perawatan sosial.

Melalui SPA pada tahun 1955-1956 ketua pengurus pusat beralih ke tangan Liem Wie Tiong dari Bandung lagi. Dan melalui pemilihan, ketua pengurus Cabang Bandung 1955-1956 beralih ke tangan Tjan Ing Jang. Pada kepengurusan ini saya ditunjuk memimpin Seksi Perawatan Sosial. Kegiatan utama adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial termasuk ke rumah piatu. Pada waktu itu di Bandung berlangsung Konperensi Asia Afrika dan bertepatan dengan itu ditandatangani persetujuan kewarganegaraan di antara Indonesia dan RRT.

Akibatnya muncul diskusi di THHSH tentang kebangsaan Indonesia . Salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah konsep integrasi bangsa. Banyak anggota berbicara tentang itu tetapi rasanya tiada seorang pun yang tahu bagaimana caranya. Namun pada waktu itu, datang Ong Tjong Hay dari Jakarta yang menyebarkan konsep asimilasi atau pembauran. Selain itu topik yang sering dibicarakan adalah apakah sistem perpeloncoan masih perlu dipertahankan. Banyak anggota berbicara tentang penghapusan perpeloncoan namun perpeloncoan terus saja berlangsung.

Pada tahun 1956-1957, melalui SPA, ketua pengurus pusat beralih ke Kho Han Tiong dari Jakarta . Melalui pemilihan, pada tahun 1956-1957, saya (Jo Goan Lie) terpilih menjadi Ketua Pengurus Cabang Bandung. Pada waktu itu, sejumlah organisasi mahasiwa di Bandung membentuk Kolese Ketua yakni para ketua saling berkomunikasi sehingga saya mengenal sejumlahaktivis mahasiwa dari organisasi mahasiswa lainnya. Pada masa itu, kalau tidak keliru, diadakan SPA di Semarang dan sekaligus meresmikan berdirinya THHSH Cabang Semarang. Kalau tidak salah ketuanya adalah Go Sien Ay. Pada tahun 1957-1958 di dalam SPA di Yogyakarta, nama THHSH diubah menjadi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi) yakni suatu usaha mengindonesiakan organisasi mahasiswa ini. Kalau sebelumnya anggota THHSH berasal dari kalangan mahasiswa Tionghoa maka kini keanggotaan diharapkan datang juga dari bukan mahasiswa Tionghoa. Pada SPA itu saya (Jo Goan Lie), dari Cabang Bandung, terpilih menjadi Ketua Pengurus Pusat. Pada masa inilah Cabang Bogor diresmikan dengan Thung Tjiang Kwee sebagai ketua pengurus cabang. Dengan demikian pada masa itu Perhimi memiliki cabang di Jakarta , Bandung , Yogyakarta, Surabaya , Semarang , dan Bogor.

Banyak organisasi mahasiswa tergabung ke dalam PPMI (Peserikatan Perkumpulan- perkumpulan Mahasiswa Indonesia ). Sebagai ketua saya pun terlibat dalam rapat-rapat PPMI termasuk rapat yang alot di Bandung pada acara yang membahas sikap mahasiswa terhadap PRRI. Anggota PPMI adalah organisasi mahasiswa ekstrauniversitas. Pada waktu itu, organisasi intrauniversitas mulai bangkit. Dipimpin oleh Emil Salim dari UI, mereka membentuk MMI (Majelis Mahasiswa Indonesia) sebagai sandingan PPMI.

Pada tahun 1958-1959, melalui SPA, ketua pengurus pusat beralih dari tangan saya ke Lie Djien Kian dari Cabang Jakarta. Pada tahun 1959, FT dan FIPIA UI di Bandung memisahkan diri dari UI dan menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Menjelang lulus dari ITB pada tahun 1959, saya terpilih lagi menjadi Ketua merangkap Bapak Peloncok pada Panitia Perpeloncoan Perhimi Cabang Bandung dengan Tjioe Tjiep Nio sebagai Ibu Pelonco. Pada waktu itu di Cabang Bandung masuk dua anggota baru yang bukan mahasiswa Tionghoa. Mereka adalah Herratnasih Gadroen dan Theodore Sommer.

Pada tahun 1966 atau 1967, Perhimi dibubarkan oleh Orde Baru. Bersama itu bubar pula organisasi mahasiswa yang mulai dibentuk pada tahun 1926 dalam usia 40 atau 41 tahun. Kisah ini diharapkan dapat dilengkapi lagi oleh mereka yang masih ingat akan THHSH dan Perhimi agar ingatan itu menjadi dokumen yang tertulis.

Dali Santun Naqa

Politik Pemerintah Indonesia dan Etnik Tionghoa

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas politik pemerintah Indonesia terhadap etnik Tionghoa terutama dalam hubungannya dengan keadaan dan perkembangan mutakhir. Tetapi sebagaimana ditunjuk oleh Wang Gungwu dalam salah satu bukunya, “Tidaklah mungkin memahami apa yang dipandang baru tanpa merujuk pada masa lalu.”[1] Karena itu sebelum membicarakan berbagai politik pemerintah, lebih dulu akan saya paparkan latar belakang sejarahnya.

Asal Mula Ketegangan Etnik
Sebelum dan Masa Penjajahan

Orang-orang Tionghoa datang ke berbagai tempat di Asia Tenggara umumnya dan Indonesia khususnya, jauh sebelum kehadiran kekuatan Barat. Sebagian di antara mereka terdiri dari pemeluk agama Islam. Jumlah mereka meningkat selama abad ke-15, secara kebetulan bersamaan dengan tujuh kali pelayaran muhibah (1405-1432) Laksamana Cheng Ho. Kelompok orang Tionghoa yang bergama Islam tersebut dengan mudah berasimilasi dengan penduduk Indonesia setempat tanpa timbul persoalan berarti.[2]

Sekalipun demikian posisi orang-orang Tionghoa mulai berubah setelah datangnya orang-orang Barat, terutama setelah orang Belanda membangun kekuasaan kolonial mereka. Pemerintah kolonial Belanda membagi penduduk Hindia Belanda (nama Indonesia di masa penjajahan Belanda) setidaknya ke dalam tiga kelompok rasial: Eropa (terutama Belanda), Timur asing (terutama Tionghoa) dan penduduk pribumi. Ketiga kelompok ini memainkan peran ekonomi yang berbeda-beda. Orang Belanda bergerak dalam bisnis perdagangan besar, orang-orang Tionghoa dalam perdagangan perantara antara penghasil dan pembeli, sedang kaum pribumi sebagai petani dan pedagang kecil asongan.[3]

Dari kenyataan tersebut maka Belanda telah menerapkan politik Divide et Impera alias politik pecah belah dan menguasai, politik untuk mendukung kekuasaan penjajahan. Mereka takut jika terdapat persatuan antar-ras yang berbeda itu yakni antara kelompok Tionghoa dengan kaum pribumi, hal itu dapat mengancam bahkan dapat mengakhiri kekuasaan kolonial.

Terpisahnya golongan ras yakni kelompok etnik Tionghoa di negara jajahan Indonesia merupakan suatu kenyataaan kehidupan.[4] Sementara itu kelompok Tionghoa sendiri setidaknya terbagi dalam golongan singkek atau totok dan peranakan (lahir di Indonesia dengan darah campuran). Kebangkitan nasionalisme Tiongkok pada permulaan abad ke-20 memberikan dampaknya terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia dengan orientasi baru dalam memandang Tiongkok. Sekolah-sekolah modern Tionghoa mulai didirikan, banyak anak-anak Tionghoa mulai mempelajari bahasa dan budaya Tionghoa. Gerakan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), sering dikenal sebagai gerakan Pan-Tionghoa, cepat berkembang.[5] Penguasa Belanda berusaha menekan “nasionalisme Tionghoa perantauan” ini dengan mengeluarkan peraturan kewarganegaraan Belanda serta mendirikan sekolah-sekolah Belanda dan pribumi bagi anak-anak Tionghoa.[6] Secara politik dan budaya kaum etnik Tionghoa terbelah.

Selama pendudukan tentara Jepang di Indonesia (1942-1945), penguasa Jepang menerapkan politik baru yang memperlakukan seluruh penduduk tanpa dibagi-bagi, hal ini berpengaruh juga terhadap kelompok etnik Tionghoa. Sekolah-sekolah Belanda tidak diizinkan lagi, semua anak Tionghoa dipaksa mempelajari bahasa Jepang dan Tionghoa.[7] Dengan demikian anak-anak kaum peranakan Tionghoa berada dalam proses “menjadi Tionghoa kembali” (resinicization).
Dalam bulan Agustus 1945 Jepang menyerah. Belanda datang dengan tujuan memulihkan kembali kekuasaan mereka di seluruh bekas Hindia Belanda. Kaum nasionalis menolak menerima mereka. Ketika terjadi bentrokan antara pribumi Indonesia dengan Belanda, golongan etnik Tionghoa terjepit di tengah. Di masa penjajahan, etnik Tionghoa berangsur-angsur berkembang menjadi minoritas pedagang yang bertempat di antara Belanda dan penduduk pribumi. Mereka sering dianggap oleh penduduk pribumi sebagai “binatang ekonomi” dan secara politik dianggap lebih dekat pada Belanda daripada kaum pribumi.

Selama revolusi bersenjata (1945-1950), pihak penguasa Belanda dengan sengaja menciptakan kesan bahwa orang Tionghoa berada di pihak mereka serta menentang kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian hal itu menimbulkan kebencian di antara kaum pribumi terhadap etnik Tionghoa. Serangkaian insiden anti-Cina meletus. Dalam kenyataannya situasi jauh lebih rumit, etnik Tionghoa bukanlah komunitas yang homogin, demikian halnya dengan masyarakat pribumi yang multi aspek.


Indonesia Merdeka
Politik Pemerintah dan Kekerasan Anti-Tionghoa

Masa Presiden Sukarno (1950-1965), Politik Diskriminasi Awal
Kalaulah etnik Tionghoa itu sebelum masa kemerdekaan bersifat heterogin, sesudah kemerdekaan mereka terbagi sama secara kultural dan ekonomi. Sekalipun demikian dalam ekonomi secara umum minoritas Tionghoa nampak tetap kuat, kalau tidak malah lebih kuat. Karena Republik muda itu dengan perlahan memusatkan diri pada pembangunan bangsa, tidak ada kejelasan tentang politik terhadap golongan Tionghoa. Di satu pihak pemerintah baru berkehendak memasukkan etnik Tionghoa juga ke dalam proses pembangunan bangsa. Akan tetapi di pihak lain, pemerintah menerapkan perlakukan diskriminatif, terutama di bidang ekonomi menghadapi minoritas etnik Tionghoa.

Terdapat dua peraturan pemerintah yang sangat jelas memberikan dampak pada politik ekonomi Indonesia. Salah satunya apa yang disebut sebagai Sistim Benteng yang diperkenalkan pada permulaan 1950-an yang melarang orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa melakukan bisnis impor dan ekspor. Hal ini menyebabkan apa yang disebut dengan sistim Ali Baba, yakni orang-orang Tionghoa yang dilarang tersebut menggunakan orang pribumi untuk dipasang namanya di depan alias “kompanyon tidur’ yang tidak kerja apa-apa. Yang kedua berbentuk PP No.10 tahun 1959 yang melarang orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa melakukan perdagangan eceran di daerah pedesaan. Peraturan ini telah menyebabkan eksodusnya orang-orang Tionghoa dari pedalaman negeri ini, membuat ekonomi Indonesia kacau. Dua macam tindakan tersebut tidak membuat kekuatan ekonomi etnik Tionghoa menjadi lemah.[8]
Banyak pemimpin pribumi yang cemburu terhadap status ekonomi etnik Tionghoa juga melakukan kampanye perlawanan. Gerakan penentangan yang paling menonjol dipimpin oleh Assaat, salah seorang pemimpin Republik yang kemudian meloncat ke dalam bisnis.[9] Persoalan menjadi lebih rumit karena bergolaknya Perang Dingin antara kubu Barat berhadapan dengan kubu Komunis yang saling menjatuhkan. Golongan etnik Tionghoa sering digambarkan dengan tuduhan sebagai “kaki tangan” Tiongkok Komunis. Sesungguhnyalah banyak kekerasan anti-Cina termasuk sejumlah kerusuhan dalam periode ini dipicu oleh politik, hal itu merupakan juga manifestasi dari rasa tidak puas terhadap kelompok minoritas tersebut.

Masa Suharto (1966-1998)
Pada 1966 Jenderal Suharto menjadi penguasa baru Indonesia yang memerintah negeri ini selama 32 tahun. Sukarno yang anti-kolonialis itu kemudian dijatuhkan oleh kaum militer Indonesia yang pro-Barat. PKI juga disapu bersih dari percaturan kekuasaan politik Indonesia.
Politik Suharto terhadap etnik Tionghoa mengandung dua dimensi: budaya dan ekonomi. Dalam bidang budaya ia memperkenalkan politik asimilasi total dengan menghapuskan tiga pilar budaya Tionghoa, yakni sekolah, organisasi dan media Tionghoa. Dalam bidang ekonomi penguasa baru ini memberikan kesempatan kepada etnik Tionghoa. Hal ini berhubungan dengan strategi besarnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Indonesia untuk memberikan legitimasi kekuasaannya. Dengan begitu ia membuka pintu Indonesia serta menerapkan politik pro-bisnis. Orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa jelas sangat bermanfaat dalam bidang ekonomi, maka ia menggiringnya ke arah itu, sedang secara politik mereka dicurigai. Sementara di bidang ekonomi etnik Tionghoa dapat menikmati kebebasan, tetapi di bidang politik mereka didiskriminasikan. Akibat yang tidak direncanakan dari politik ini ialah meningkatnya kekuatan ekonomi etnik Tionghoa. Pada saat yang sama secara politik mereka menjadi sangat rentan terhadap serangan, keamanan mereka berada di tangan penguasa pribumi. Sejumlah peristiwa anti-Cina setiap kali terjadi, umumnya dalam skala kecil.
Krisis ekonomi pada 1997 menyebabkan timbulnya kerusuhan tahun berikutnya.

Kerusuhan dalam skala besar – beberapa di antaranya direkayasa dengan sengaja – kekerasan anti-Cina meledak di Jakarta, Sala dan beberapa kota besar Indonesia lainnya.[10] Kerusuhan bulan Mei 1998 ini berbeda dari peristiwa kekerasan sebelumnya, bukan saja berupa penjarahan, pembunuhan dan pembakaran harta benda, tetapi juga terjadinya perkosaan sistimatik terhadap kaum perempuan Tionghoa. Kekerasan itu punya motif politik, dalam beberapa hal berhubungan dengan persaingan kekuasaan. Hal ini telah meninggalkan lembaran hitam dalam sejarah Indonesia.

Setelah kerusuhan Mei 1998, situasi begitu porak poranda, akhirnya Suharto dipaksa turun panggung dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, Habibie yang memimpin pemerintahan pertama setelah lengsernya Suharto.

Era Reformasi:
Perubahan Politik dan Kemajuan Posisi Etnik Tionghoa (1998-kini)
Masa setelah era Suharto terjadi bersamaan dengan perubahan dunia internasional. Terjadi globalisasi dan demokratisasi yang berdampak terhadap Indonesia dan banyak bagian dunia lainnya. Citra negeri Tiongkok juga telah berubah, negara itu tidak lagi dipandang sebagai pengekspor “revolusi”, tetapi mereka dipandang sebagai negara yang menghendaki situasi status quo.

Perlu dicatat bahwa Perang Dingin telah berakhir pada 1989/1990, ideologi Komunisme tidak lagi menjadi masalah dalam hubungan Indonesia-Tiongkok. Bahkan selama bagian terakhir kekuasaan Suharto, hubungan Indonesia-Tiongkok mengalami kemajuan, tetapi kejatuhan Suharto memicu kecepatan proses hubungan baik.

Bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi tidak saja punya pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga punya dampak ke seluruh dunia. Kekuatan ekonomi Tiongkok tidak lagi dapat diremehkan, “kekuatan perangkat lunak” (soft power) mereka disambut baik secara luas.
Di Indonesia telah terjadi demokratisasi. Terdapat juga kemajuan fundamental secara bertahap dalam bidang hukum dan status politik etnik Tionghoa. Kemajuan ini sebagai dampak dari perubahan situasi Indonesia maupun internasional yang terjadi sebelumnya. Pemerintah baru menyadari bahwa guna meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia, partisipasi etnik Tionghoa sangat menentukan. Pemerintah Indonesia pasca Suharto telah menerapkan berbagai tindakan yang memberikan juga peluang bagi kaum etnik Tionghoa. Ada manfaatnya untuk meninjau langkah-langkah politik tersebut.

Masa Presiden Habibie
Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No.26/1998 yang mencabut penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Selama kekuasaan Suharto kedua istilah ini dengan bebasnya digunakan oleh media massa untuk merujuk berturut-turut pada orang “Indonesia asli” dan “Indonesia keturunan Cina”, pada saat itu berbagai peraturan pemerintah bagi keuntungan golongan pertama.

Masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999 melalui pemilihan umum. Selama pemerintahannya, Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang jahat itu yang dikeluarkan pemerintahan Suharto. Inpres itu melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum. Dengan pencabutan larangan tersebut maka terbuka jalan bagi etnik Tionghoa untuk menghidupkan budaya tradisional mereka.

Dalam tahun 2000, Gus Dur juga mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional sukarela. Selama kekuasaan Suharto, tahun baru itu tidak dirayakan, etnik Tionghoa dilarang merayakannya secara terbuka. Toko-toko milik etnik Tionghoa dilarang tutup dalam Tahun Baru Imlek.

Masa Presiden Megawati
Gus Dur tidak sampai menyelesaikan masa kepresidenannya dan digantikan oleh wakilnya, Megawati Sukarnoputri. Megawati memaklumkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional, berlaku mulai 2 Februari 2003. Hal ini tidak berubah sampai pergantian presiden berikutnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Pada 2004, SBY dipilih sebagai presiden baru. Selama pemerintahannya telah dikeluarkan dua undang-undang penting, UU No.12/2006 tentang kewarganegaraan Indonesia dan UU No.23/2006 tentang pendaftaran penduduk. Dr Frans Hendra Winarta telah membahas kedua undang-undang ini secara mendalam (dalam buku yang memuat artikel ini). Sekalipun demikian saya hendak menyampaikannya secara singkat bahwa undang-undang kewarganegaraan baru ini telah menyerap prinsip-prinsip demokrasi. Sedang undang-undang tentang kependudukan dengan menggunakan konsep dasar nasional dan bukan etnik dalam pendaftaran penduduk Indonesia.

Perkembangan selama Masa Reformasi sangat memberikan harapan. Berbagai peraturan pemerintah dalam hubungannya dengan masalah etnik Tionghoa menggunakan pendekatan demokratis dan multikultural, dengan sudut pandang guna lebih memakmurkan Indonesia. Saya pribadi percaya multikulturalisme akan bermanfaat bagi Indonesia melalui peneyerbukan silang budaya.

Sebenarnyalah budaya Tionghoa di Indonesia mulai hidup kembali dalam masa pasca Suharto yang dibuktikan dengan pemulihan kembali tiga pilar budaya Tionghoa. Mari kita tengok secara singkat tiga pilar itu.

Pemulihan Kembali Tiga Pilar Budaya Tionghoa

Media
Era Reformasi telah membawa permulaan baru bagi media Tionghoa. Telah muncul kembali tidak kurang dari delapan koran berbahasa Tionghoa seperti Guoji Ribao, Shang Bao dsb. Tetapi hampir separonya telah tutup karena kurangnya iklan dan pembaca. Untuk gambaran rinci tentang media Tionghoa, lihat bahasan Dr Aimee Dawis dalam buku yang memuat artikel ini. Perlu dicatat juga telah dihidupkannya kembali radio dalam bahasa Tionghoa serta siaran televisi dalam bahasa Mandarin seperti Metro Xinwen di Jakarta.

Pendidikan Tionghoa
Sekolah Tionghoa seperti sebelum Orde Baru tidaklah dihidupkan kembali, akan tetapi telah dibuka sekolah-sekolah dengan dwi-bahasa dan tri-bahasa. Pelajaran bahasa Mandarin diizinkan di berbagai sekolah, memberikan kesan akan kebangkitan kembali budaya Tionghoa. Untuk bahasan rinci tentang pendidikan Tionghoa, baca tulisan Aimee Dawis.

Organisasi Etnik Tionghoa[11]
Komunitas Tionghoa telah juga memanfaatkan iklim demokrasi dengan membentuk partai politik etnik Tionghoa seperti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti) dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), meskipun dewasa ini tidak aktif.

Nampaknya orang Indonesia suku Tionghoa lebih memilih bergabung dengan partai-partai yang didominasi suku pribumi daripada memilih partai suku Tionghoa. Di pihak lain mereka lebih suka bergabung dengan organisasi sosial dan budaya Tionghoa. Sementara orang mengatakan setidaknya terdapat 400 organisasi semacam itu, termasuk yang didasarkan pada provinsi atau wilayah (baik di Tiongkok maupun di Indonesia ), atau berdasar klan/keluarga/ marga, agama Tionghoa, hobi dan alumni. Sekalipun demikian sebagian besar organisasi itu bersifat lokal, kecuali dua yang bersifat nasional yakni Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), belakangan dikenal sebagai Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa.

Organisasi Bisnis
Sesudah kejatuhan Suharto, kalangan bisnis Tionghoa juga membentuk organisasinya sendiri. Setidaknya terdapat empat organisasi bisnis, baik yang didominasi oleh etnik Tionghoa, atau adanya partisipasi kuat dari kalangan suku Tionghoa: (1) Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial & Budaya Indonesia-China (LIC); (2) Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT); (3) Persatuan Pengusaha Indonesia-Tionghoa (PERPIT); dan (4) Indonesia -China Business Council (ICBC).
Munculnya organisasi-organisa si bisnis ini bertepatan waktunya dengan berakhirnya Perang Dingin dan merebaknya globalisasi. Baik situasi dalam negeri maupun iklim internasional memungkinkan perkembangan semacam itu. Berbeda dengan masa Suharto yang sering menganggap pembangunan hubungan ekonomi dan investasi ke Tiongkok sebagai bertentangan dengan kepentingan Jakarta , kini melakukan bisnis dengan Tiongkok dipandang sebagai bermanfaat bagi kedua pihak. Organisasi-organisa si bisnis tersebut jelas memberikan sumbangannya dalam percepatan perkembangan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok.

Catatan Kesimpulan
Terlihat jelas bahwa politik pemerintah Indonesia terhadap etnik Tonghoa banyak mengalami perubahan sejak tercapainya kemerdekaan. Di waktu lampau banyak undang-undang dan peraturan yang tidak menguntungkan etnik Tionghoa. Tetapi sejak jatuhnya Suharto dalam masa reformasi telah banyak membawakan perubahan - politik, budaya dan hukum – yang bermanfaat bagi suku Tionghoa.

Orang-orang suku Tionghoa tidak lagi dipaksa melakukan asimilasi, mereka tetap boleh memelihara budaya dan identitas etnik, tetapi diharapkan berintegrasi dalam masyarakat Indonesia yang lebih besar. Iklim yang lebih maju ini akan berlanjut menjadi dorongan bagi suku Tionghoa untuk bekerja bagi Indonesia yang lebih baik.

[1] Wang Gungwu , China and the Chinese Overseas, Singapore , Times Academic Press, 1991:vii.
[2] Chen Dasheng (Tan Ta Sen), “Zheng He, Dongnanya De Huijiao Yu ‘San Bo Long Ji Jing Li Wen Biannianshi’” (Cheng Ho, Kaum Muslim Asia Tenggara, dan ‘Catatan Perjalanan Melayu, Semarang dan Cirebon’), dalam Zheng He yu Dongnanya (Cheng Ho dan Asia Tenggara), editor Liao Jianyu (Leo Suryadinata) , Singapore International Zheng He Society, 2005:52-83; Sumanto Al Qartuby, Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara abad XVI,Yogyakarta, Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.
[3] WF Wertheim, “Social Change in Java, 1900-1930”, dalam East-West Parallels, The Hague, W Van Hoeve Ltd, 1964:211-237.
[4] Lea A Williams, Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia , 1900-1916, Glencoe, Free Press, 1960:13-16.
[5] Idem:54-113.
[6] William Skinner, “Java’s Chinese Minority: Continuity and Change”, Journal of Asian Studies 20, No.3, 1961:353-362.
[7] Li Quanshou (Lie Tjwan Sioe), “Yindunixia Huaqiao Jiaoyu Shi” (Sejarah Pendidikan Tionghoa Perantauan di Indonesia), Nanyang Xuebao 15, No.1-2, 1959.
[8] Uraian ringkas kedua peraturan ini, lihat Leo Suryadinata, Indigenous Indonesians, the Chinese Minority and China : A Study of Perceptions and Policies, Kualalumpur dan London , Heinemann Asia, 1978:129-153.
[9] Lihat Leo Suryadinata, Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China : A Study of perceptions and Policies, Kualalumpur , Singapore dan London , Heinemann Asia, 1978:25-28.
[10] Banyak penerbitan seputar kekerasan anti-Cina Mei 1998, seperti Jemma Purdy, Anti-Chinese Violence in Indonesia 1996-1999, National University Press of Singapore, 2006; Kerusuhan Mei 1998, Data dan Analisa: Mengangkap Kerusuhan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Jakarta, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 2007.
[11] Uraian singkat tentang organisasi etnik Tionghoa sesudah kejatuhan Suharto, lihat Leo Suryadinata, “Resurgence of Ethnic Chinese Identity in Post-Suharto’ s Indonesia : Some Reflections”, Asian Culture 31, Juni 2007.

Penerjemah: Harsutejo
Dari Leo Suryadinata (ed), Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia, Chinese Heritage Centre & Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2008 (?).

(Eddie Lembong)

Mengadang Han Suyin

DALAM sebuah risalah yang tersiar di beberapa milis sekitar awal November lalu Joesoef Isak mengabarkan bakal terbitnya sebuah buku karangan Han Suyin terjemahan bahasa Indonesia berisi biografi Zhou En.lai, seorang negarawan ulung China. Pengarang usia 90-an ini telah menulis belasan roman dan novel antara lain The Cripple Tree, Birdless Summer, A Many Splendoured Thing dll., semuanya terpaut erat sejarah (negeri) leluhurnya yang sangat dicintainya. Yang terakhir itu juga difilmkan dan beredar sejak 1960-an dengan Willam Hoden dan Jenifer Jones selaku peran utama. Namun selama ini jejak perdana menteri Zhou En-lai sebagai negarawan ulung belum pernah selengkap sekarang tersaji dalam karya Han Suyin yang semoga segera terlaksana penerbitannya dalam bahasa kita. Mengapa calon penerbit yang hingga kini belum disebut oleh Joesoef Isak itu begitu gairah menerbitkan buku Han Suyin ini, patut ditunggu jawabnya.

Namun setidaknya Joesoef Isak sendiri berilusi akan sangat bermanfaat bagi negara bangsa yang sedang tersandung pelbagai kendala dalam perjuangan membangun kembali martabatnya sebagai republik kesatuan. Sebuah republik yang terus-menerus dilanda perang dengan pelbagai bentuknya: konflik etnik, agama, ideologi, sekat-sekat kelas dalam masayrakat dll. Seakan tak pernah tercipta perdamaian sejati kecuali gencatan senjata informal yang sewaktu-waktu selalu berkobar kembali dalam bentuk teror dan konflik fisik. Sebuah republik yang sudah puluhan tahun menunggu dengan sia-sia munculnya seorang pemimpin, bukan sekedar pembesar negara. Kebangkitan Republik Rakyat Cina yang dengan pesat melesat sebagai negara besar di samping pesaingnya (AS, Rusia, Inggris, Prancis ) menjelang akhir abad lewat, tidak terlepas dari peran figur Zhou En-lai sebagai pemimpin teladan.

Adalah Perdana Menteri Zhou En-lai yang memiliki kharisma besar, telah berhasil merahabilitir Deng Xiao Bing yang terjungkal dari posisi politbiro dan pemerintahan selama revolusi kebudayaan proletar. Adalah Deng Xiao Bing pelaksana strategi Zhou En-lai dalam pembangunan negerinya ketika sang negarawan tak sempat lagi melakukannya karena tutup usia. Barangkali itu jawabnya, mengapa buku Han Suyin yang menelaah figur Zhou En-lai sebagai negarawan besar perlu diterbitkan dan dibaca di Indonesia. Kebijakan negarawan ini sebagai pemimpin kharismatik merupakan teladan menonjol, bukan hanya bagi negerinya sendiri tapi juga bagi banyak negara "dunia ketiga" di mana dia bersama rekan-rekannya, Sukarno, Nehru, Sekou Toure, Sihanouk, Nazer dll. pernah memelopori gerakan pembebasan Asia-Afrika dengan konferensi puncaknya di Bandung (1955). Sebuah kerjasama dan setia-kawan yang memegang teguh kesadaran siapa musuh siapa kawan.

Dalam skala nasional negeri kita kesadaran ini merupakan faktor utama yang sering dilupakan bahkan dilanggar karena egoisme etnik, agama, ideologi, bahkan sekat-sekat kelas di masyarakat kita.Mao Zedong - Zhou Enlai - Lin BiaoDari sisi ideologi rasanya akan sangat menarik untuk mengikuti latar belakang runtuhnya Lin Biao sebagai panglima Tentara Pembebasan (angkatan bersenjata) Cina. Peristiwa bersejarah ini bermula dari pertentangan antara Lin Biao dengan Mao Zedong yang juga melibatkan Perdana Menteri Zhou En-lai. Dalam sidang pleno ke-2 dari Kongres ke-9 Partai Komunis Cina di Lushan (21 Agustus 1970), Lin Biao mengajukan usul agar posisi jabatan Presiden (terakhir dijabat Liu Shao-chi hingga pemecatannya, 1966) dipulihkan kembali. Usul ini mendapat dukungan Chen Boda, seorang anggota politbiro. Isi dan prosedur usul ini merupakan acara resmi biasa, namun agaknya bagi Ketua Mao merupakan move murid terbaiknya itu. Sebab, jika sistem kepresidenan dipulihkan, otomatis Ketua Mao bakal tampil sebagai Presiden dan Lin Biao selaku orang kedua dalam jajaran kekuasaan, otomatis menduduki posisi Wakil Presiden.

Lantas apa yang terjadi jika sang Ketua uzur karena umur dan tidak berdaya lagi? Jawabnya: Lin Biao bakal mengoper segala kekuasaan, baik sebagai Ketua Partai maupun Presiden Republik Rakyat Cina. Hampir semua media dalam dan luarnegeri sampai pada kunklusi ini. Tetapi rakyat Cina sendiri baru satu tahun kemudian menerima pengumuman resmi tentang realitas sebenarnya. Suatu ketika di bulan September 1971 sebuah peristiwa bersejarah yang mengagetkan mengguncang politbiro Partai Komunis Cina. Lin Biao, jendral besar Chie Fang Chun (Tentara Pembebasan Rakyat ), pejuang ulung yang dikenal sebagai murid terbaik Mao Zedong, tiba-tiba terbuka kedoknya sebagai musuhnya.

Dengan dukungan Li Liquo putranya, sang jendral yang pernah resmi diangkat sebagai calon penerus Mao Zedong (1966), ini diam-diam merancang makar berupa percobaan pembunuhan dan kudeta terhadap gurubesarnya. Tak seorang anggota partai kecuali Zou En-lai dan Ketua Mao sendiri menerima informasi gawat ini. Tragisnya, rencana kudeta berdarah ini bocor gara-gara putri Lin Biao sendiri, Lin Liheng, yang sangat ceroboh membual perihal ulah ayahnya. Li Zhisui, seorang mantan dokter pribadi Mao Zedong, menulis dalam memoarnya, hubungan Lin Liheng dengan ibunya sangat renggang. Tak terhindarkan gadis itu punya anggapan keliru seolah sang ibu berlawanan sikap (politik) dengan sang ayah. Agaknya kecerobohan itu tersiar keluar dari lingkungan keluarga, membikin fatal nasib Lin Biao sebelum rencananya terlaksana.

Lin Biao akhirnya coba melarikan diri. Ketika PM Zou En-lai menerima informasi adanya sebuah pesawat jenis Trident yang ditumpangi Lin Biao coba melarikan diri, negarawan yang pernah ikut serta memelopori Konferensi Bandung, ini meminta pendapat Ketua Mao, apakah angkatan udara perlu segera dikerahkan untuk mengejar dan menembak jatuh pesawat Lin Biao. Sang Ketua hanya menjawab dengan mengutip petatah-petitih Tiongkok kuna: "Ibarat hujan akan turun dari langit, jika seorang gadis ingin kawin, biarkan sajalah..." Peristiwa itu terjadi pada 13 September 1971. Lin Biao gugur menjelang musim gugur. Namun baru dalam bulan Agustus 1973 Partai Komunis Cina secara resmi memecat (arwah) Lin Biao dari keanggotaan partai - post mortum. Sejauh ini nasib Chen Boda sebagai pendukungnya tidak diketahui.

Yang terang dia tidak berada dalam pesawat yang digunakan Lin Biao untuk melarikan diri.Selama revolusi besar kebudayaan proletar (1966-1970), kritik dan otokritik berlangsung di semua jajaran pimpinan partai dan pemerintahan, menjalar hingga lingkungan keluarga. Bukan perkara tabu jika kritik-otokritik berkembang melampaui batas perikemanusiaan, berubah jadi pengganyangan tanpa belas-kasihan. Pengkhianat proletariat, elemen revisionis, penempuh jalan kapitalis dalam partai dan semacamnya, adalah stigma murah yang beredar di pasaran hampir setiap hari. Adalah peristiwa biasa jika seorang anak terang-terangan mengganyang ibu-bapak, sebab dalam perjuangan kelas berlaku ajaran "berontak dapat dibenarkan" (Chiang Ching, Yau Wen Yuan). Seperti biasa, setiap peristiwa dan situasi gawat selalu dengan ketat dirahasiakan demi mencegah kekalutan di kalangan anggota partai dan rakyat biasa. Namun para penyelidik Uni Sovyet sudah pada hari pertama terheran-heran, mengapa sebuah pesawat angkatan udara Cina jenis Hawker Trident memasuki wilayah udara Mongolia Luar dan diketemukan jatuh berkeping-keping di luar perbatasan Cina.

Para pejabat Mongolia nampaknya merasa kurang wenang melakukan penyelidikan, sebab peristiwa itu merupakan masalah besar bila dikaitkan dengan permusuhan ideologi antara Beijing (Marxis-Leninis) dan Moskwa (revisionis) . Agaknya Moskwa dengan cepat ingin mengambil manfaat dari peristiwa ini dalam rangka permusuhannya dengan Beijing. Pasalnya, mereka temukan Lin Biao diantara penumpang yang tewas, termasuk Ye Qun istrinya, Li Liquo putranya, beberapa perwira pengawal dan kru pesawatnya. Tetapi Pravda maupun corong radio Moskwa bungkam, barangkali menunda hingga identitas para korban dipastikan. Namun pers barat melansir berita spekulatif: perdana menteri Zou En-lai ikut bermain di belakang punggung Ketua Mao. AFN (American Forces Network - Europe) melontarkan tandatanya, mengapa seorang Lin Biao yang selalu lantang menentang revisionisme, melarikan diri ke wilayah Mongolia Luar yang dikenal sebagai satelit Moskwa. Sementara itu pers barat sibuk dengan spekulasinya sendiri, mengembus sassus seolah satu sisi badan pesawat Trident yang coba melarikan diri, menyenggol tanki truk bahan bakar di tepi runway, menyebabkan kerusakan pada sistem penyaluran bahan bakar hingga akhirnya Trident jatuh di seberang perbatasan. Versi lain berspekulasi seolah Trident tak sempat mengisi cukup bahan bakar karena satuan angkatan darat sempat memasuki pangkalan udara dan mengejarnya.

Pesawat itu terpaksa terbang rendah demi menghindari radar di sekitar pangkalan udara, dan ini mengakibatkan borosnya bahan bakar hingga akhirnya kehabisan tenaga dan jatuh berkeping-keping di daratan Mongolia Luar. Konon PM Zou En-lai merasa lega dengan tewasnya Lin Biao. "Lebih baik begitu," kata Zhou. Tetapi Han Suyin, penulis biografi Zhou En-lai, menyodorkan visi berbeda. Pengarang belasan roman dan novel dalam terjemahan ke banyak bahasa termasuk Mandarin, Inggris, Prancis, Spanyol dsb., ini menulis data sebenarnya. Ketika dengar Lin Biao berada di sebuah pesawat militer yang sedang melarikan diri, PM Zhou justru memberi perintah agar semua pesawat angkatan udara tetap berada di pangkalan, dilarang meninggalkan landasan. Menurut Han Suyin, Zhou En-lai sama sekali tidak pernah meminta ijin Ketua Mao untuk memberi komando angkatan udara agar mengejar dan menembak jatuh pesawat Lin Biao.

**Hari ini kita masih menunggu Han Suyin di Indonesia. Ingin tahu juga apakah peristiwa sejarah yang menegangkan itu tertuang dalam bukunya. Penulis artikel ini yakin, buku Han Suyin yang bakal terbit dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu bukan "Love Is A Many Splendoured Thing", "The Cripple Tree" atawa "Birdless Summer".**

Soeprijadi Tomodihardjo
Penulis tinggal di Jerman

DARI SEJARAH PENGKHIANATAN DALAM PKI

Dari sejarah Partai Komunis Vietnam yang saya pelajari berpuluh tahun lalu, ada yang masih berkesan hingga kini dan bahkan seolah sejarah itu berulang. Beginilah dari pelajaran yang masih saya ingat. Seorang kader Vietnam yang pernah tertangkap dan dipenjarkan musuh, maka ketika dia telah bebas, kesempatan dia untuk terpilih menjadi anggota CC sudah tertutup untuk selama-lamanya meskipun umpamanya dia telah membuat jasa besar terhadap Partai bahkan hingga telah diresmikan sebagai pahlawan. Dia bisa menerima jabatan tinggi atau diangkat jadi apa saja, tapi untuk duduk di Centrral Comite Partai sudah tidak mungkin dan itu adalah peraturan Partai. Banyak pertanyaan kami sebagai pendengar mengapa demikian. Jawaban dari kawan Vietnam adalah katanya, seorang yang telah mengalami hidup dalam penjara musuh, yang telah menerima "pendidikan" musuh, bagaimanapun sudah tak mungkin dikontrol Partai kesetiaan mutlaknya karena, itu adalah sekeping sejarahnya yang selamanya gelap untuk Partai. Tentu masih banyak penjelasan-penjelas an lainnya yang lebih menambah pengertian terhadap persoalan yang terasa aneh itu.

Ketika saya mendengarkan pengalaman-pengalam an kader-kader Vietnam dalam masa revolusi dan perlawanan terhadap agresi kaum kolonialis Perancis, kader yang memberi kuliah itu di waktu istirihat ngobrol-ngobrol dengan kami dan di satu obrolan dia mengatakan dengan penuh emosi tapi juga dengan kejujuran dan ketulusan: "Kawan-kawan, saya sembah kaki kawan-kawan karena ingin menyampaikan pesan peribadi saya pada kawan-kawan, JANGAN PERNAH PERCAYA SERATUS PERSEN KEPADA SIAPAPUN MESKIPUN DI ANTARA SESAMA KAWAN, cobalah ingat-ingat pesan saya ini selama hidup kawan-kawan" . Kemudian ia menceritakan katanya bila kita telah tertangkap musuh dan menerima penyiksaan atau penderitaan lainnya dalam penjara, apakah kita masih memikirkan nasib Partai, nasib bangsa, bahkan anak istripun sudah lama dilupakan karena dalam penjara orang hanya memikirkan nasibnya sendiri dan ingin bebas dengan cara apapun bahkan cara berkhianat adalah cara yang paling banyak dipikirkan. Kader yang memberi pesan ini adalah seorang kader yang sudah kenyang penyiksaan di penjara kaum kolonial Perancis dan sesudah bebas dia banyak membuat prestasi dan jasa untuk Partai, menjadi ketua Serikat Buruh dan pula seorang penulis yang sangat terkenal di Vietnam dengan bukunya yang paling terkenal dan diajarkan di sekolah-sekolah, bukunya bernama:
"PANTANG MENYERAH"(Bat Khuat), dan nama kader dan pengarang itu adalah Nguyen Duc Thuan. Siapa orang Vietnam yang tidak kenal nama ini. Tapi dia juga tidak bisa dipilih sebagai anggota CC Partai meskipun kesetiannya telah teruji oleh bermacam siksaan kejam selama banyak tahun dalam penjara. Dia puas dan dan penuh pengertian atas peraturan yang tidak membolehkannya duduk di tempat ketinggian Partai sebagai anggota CC.

Lalu saya teringat akan PKI yang hancur lebur secara fisik, ideologi, organisasi, mental dan martabat. Dalam buku-buku tentang G30S yang ditulis oleh peneliti atau sejarawan asing maupun dari orang Indonesia sendiri, pembaca akan dijamu dengan pesta pengkhianatan yang mungkin tak ada bandingannya dalam sejarah Indonesia. Yang saya maksudkan di sini yang di bagian kader menghianati kader sama-sama PKI. Dan tidak tangggung-tangung yang berkhianat itu adalah dari puncak pimpinan PKI seperti Sudisman, Iskandar Subekti dan lain-lainnya lagi dan juga terus diikuti kader-kader tinggi lainya yang masih diberi hidup oleh suharto untuk memberi kesempatan pada mereka untuk berkhianat lebih besar dan lebih besar lagi. Mereka bercerita panjang lebar di Mahmilub maupun di depan sejarawan-sejarawan dan para peneliti asing untuk menerima pengampunan dan ilusi dibebaskan atau juga mengharapkan bayaran kecil penyambung hidup. suhato memang licik, dia bunuh tiga juta nyawa PKI dan rakyat tak berdosa lainnya sambil juga dia memelihara para pengkhianat penting yang dia biarkan hidup untuk dia paksa mengaku bahwa Ketua PKI-lah yang menjadi otak G30S. Dan berlomba lombalah para bekas kader Opor kaki (Oportunis kanan-kiri PKI) maupun Opor Buntut (Oportunis BUNtelan kenTUT) itu menjual omong kepada siapa saja yang mau membayarnya dan menganggap pengkhianatan kepada Partai dan rakyat adalah sebagai jual rokok di pinggir jalan, sebagai cara mencari nafkah sehari-hari yang biasa saja.Tentu bukan semua bekas Tapol telah berbuat begitu.

Kelicikan suharto selanjutnya adalah ketika ia memerintahkan membunuh Ketua PKI dan lalu menghabisi anggota-anggota PKI dan massa PKI lainnya dan lalu mengarahkan politiknya: semua menyalahkan Ketua PKI yang dimulai dari kader-kader tinggi PKI sendiri dan dengan intrig suharto yang demikan dia maksudkan agar rakyat Indonesia akan mengharamkan komunisme dan PKI untuk selama-lamanya karena organisasi dan ideologi demikan penuh pengkhianatan dan kekejian. Hingga sekarang suharto berhasil, juga berkat bantuan sementara penulis-penulis provokator yang berlindung dibalik nama sejarawan, peneliti, sejarawan yang bertitel kesarjanaan maupun yang masih amatir.

Tapi sayangnya penulis sejarah yang jenis kanan anti komunis maupun yang jenis kiri anti Komunis semuanya mempunya ciri suka menggunakan kata-kata yang bertaburan dari awal hingga ahir buku dengan pengulangan yang tak habis-habisnya kata-kata: BARANGKALI, MUNGKIN, BISA DIANGGAP, AGAKNYA, MUNGKIN BISA DIPERCAYA, SEANDAINYA.. . dsb,dsb yang sejenis dengan sinonim yang lain. Memang menggunakan kata-kata dugaan dan perkiraan itu akan sangat mudah membuat improvisasi dan penafsiran yang hampir tak terbatas dan jadilah buku-buku novel sejarah yang elemen fiksi-nya hampir-hampir mendominasi isi buku yang ditawarkan sebagai punya nilai sejarah dan ilmiah. Tapi tingkat yang mereka capai tidak lebih dari sensasi politik, buku primbon, rekaman kasar dari wawancara-wawancara yang dipilih sebagai sasaran yang adalah para pengkhianat PKI, terutama pimpinan tingkat tingginya yang telah merosot dan bahkan telah hancur semangat dan ide-ide revoluionernya akibat penyiksaan musuh dalam penjara dan pembuangan, akibat tekanan musuh ketika di dalam maupun setelah di luar penjara. Pesta pengkhianatan ini begitu meriah dan penuh sesaknya meskipun yang dihidangkan dalam pesta cuma secangkir pecah kopi pahit dan kacang rebus yang suduh mengkerut .Semua pengkhiantan itu mendengungkan koor satu suara dalam mengutuk dan memfitnah Ketua PKI yang dulu mereka hormati, mereka segani, bahkan yang mereka cintai dan kagumi, tapi setelah Ketua mereka dibunuh suharto, semuanya berbalik melontarkan fitnah-fitnah hianat dan palsu yang bahkan musuh-musuh mereka tercengang-cengang akan kefasihan mereka membalik semua kata-kata kekaguman di masa lalu menjadi kata-kata khianat dan laknat yang tak ada taranya yang itu semua adalah juga hasil dari "pendidikan "musuh di penjara-penjara dan tempat pembuangan dan pemblejetan diri sendiri dari segi gelap kehidupan mereka selama dalam penjara dan buangan. Begitu rendah dan hina serta najiskah PKI yang dihancurkan suharto itu? TIDAK.

Sudah pasti tidak. Nilai PKI tidak ditentukan oleh beberapa pimpinan intinya yang berkhianat seperti yang dilakukan oleh Sudisman dan Iskandar Subekti. PKI pernah besar dan dibesarkan dengan susah payah. PKI punya sejarah perjuangan yang panjang, PKI pernah berjasa pada revolusi dan pembebasan bangsa Indonesia. Kalau segelintir pimpinan PKI yang sudi berkhianat karena siksaan dan tekanan musuh, itu adalah jalan yang mereka pilih dan bukan pilihan PKI sebagai Partai Pelopor. Pengalaman berdarah yang baru lalu adalah ujian yang semakin meyakinkan bahwa semua jenis kaum Oportunis dari kaum Oporkaki hingga Opor buntut, mutlak tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diajak bersatu karena dari kaum inilah sumber pengkhianatan dan mala petaka seperti juga yang pernah dialami oleh Partai-Partai di luar negeri sepeti Vietnam dan lain-lainnya. Dua jenis Oportunis yang hanya berbeda tingkat kekaderannya saja (Opor kaki dan Opor buntut) harus dipisakan dari gerakan revolusioner rakyat, harus selalu ditelanjangi mulut munafik mereka dan harus diwaspadai sebagai apapun mereka menyamarkan dirinya. Karena setiap penghkhianatan adalah juga bom waktu dalam kamar tidur dan dalam markas gerakan revolusioner rakyat.

Asahan Aidit.
Hoofddorp, 712009

BISAI

Atraksi Debus Banten yang kian punah

Setelah mengucapkan mantra "haram kau sentuh kulitku, haram kau minum darahku, haram kau makan dagingku, urat kawang, tulang wesi, kulit baja, aku keluar dari rahim ibunda. Aku mengucapkan kalimat la ilaha illahu. Maka pada saat itu juga ia menusukkan golok tersebut ke paha, lengan, perut dan bagian tubuh lainnya. Pada saat atraksi tersebut iapun menyambar leher anak kecil sambil menghunuskan goloknya ke anak tersebut. Anehnya bekas sambaran golok tersebut tidak ada meninggalkan luka yang sangat berbahaya bagi anak tersebut.

Atraksi yang sangat berbahaya tersebut biasa kita kenal dengan sebutan Debus, Konon kesenian bela diri debus berasal dari daerah al Madad. Semakin lama seni bela diri ini makin berkembang dan tumbuh besar disemua kalangan masyarakat banten sebagai seni hiburan untuk masyarakat. Inti pertunjukan masih sangat kental gerakan silat atau beladiri dan penggunaan senjata. Kesenian debus banten ini banyak menggunakan dan memfokuskan di kekebalan seseorang pemain terhadap serangan benda tajam, dan semacam senjata tajam ini disebut dengan debus.

Kesenian ini tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, bersamaan dengan berkembangnya agama islam di Banten. Pada awalna kesenian ini mempunyai fungsi sebagai penyebaran agama, namun pada masa penjajahan belanda dan pada saat pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Seni beladiri ini digunakan untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat banten melawan penjajahan yang dilakukan belanda. Karena pada saat itu kekuatan sangat tidak berimbang, belanda yang mempunyai senjata yang sangat lengkap dan canggih. Terus mendesak pejuang dan rakyat banten, satu satunya senjata yang mereka punya tidak lain adalah warisan leluhur yaitu seni beladiri debus, dan mereka melakukan perlawanan secara gerilya.

Debus dalam bahasa Arab yang berarti senjata tajam yang terbuat dari besi, mempunyai ujung yang runcing dan berbentuk sedikit bundar. Dengan alat inilah para pemain debus dilukai, dan biasanya tidak dapat ditembus walaupun debus itu dipukul berkali kali oleh orang lain. Atraksi atraksi kekebalan badan ini merupakan variasi lain yang ada dipertunjukan debus. Antara lain, menusuk perut dengan benda tajam atau tombak, mengiris tubuh dengan golok sampai terluka maupun tanpa luka, makan bara api, memasukkan jarum yang panjang ke lidah, kulit, pipi sampai tembus dan tidak terluka. Mengiris anggota tubuh sampai terluka dan mengeluarkan darah tetapi dapat disembuhkan pada seketika itu juga, menyiram tubuh dengan air keras sampai pakaian yang melekat dibadan hancur, mengunyah beling/serpihan kaca, membakar tubuh. Dan masih banyak lagi atraksi yang mereka lakukan.

Dalam melakukan atraksi ini setiap pemain mempunyai syarat syarat yang berat, sebelum pentas mereka melakukan ritual ritual yang diberikan oleh guru mereka. Biasanya dilakukan 1-2 minggu sebelum ritual dilakukan. Selain itu mereka juga dituntut mempunyai iman yang kuat dan harus yakin dengan ajaran islam. Pantangan bagi pemain debus adalah tidak boleh minum minuman keras, main judi, bermain wanita, atau mencuri. Dan pemain juga harus yakin dan tidak ragu ragu dalam melaksanakan tindakan tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemain bisa sangat membahayakan jiwa pemain tersebut.

Menurut beberapa sumber sejarah, debus mempunyai hubungan dengan tarekat didalam ajaran islam. Yang intinya sangat kental dengan filosofi keagamaan, mereka dalam kondisi yang sangat gembira karena bertatap muka dengan tuhannya. Mereka menghantamkan benda tajam ketubuh mereka, tiada daya upaya melainkan karena Allah semata. Kalau Allah tidak mengijinkan golok, parang maupun peluru melukai mereka. Dan mereka tidak akan terluka.
Pada saat ini banyak pendekar debus bermukim dikecamatan Walantaka, keragilan dan wilayah serang. Yang sangat disayangkan keberadaan debus makin lama kian berkurang, dikarenakan para pemuda lebih suka mencari mata pencaharian yang lain. Dan karena memang atraksi ini juga cukup berbahaya untuk dilakukan, karena tidak jarang banyak pemain debus yang celaka karena kurang latihan maupun ada yang "jahil" dengan pertunjukan yang mereka lakukan. Sehingga semakin lama warisan budaya ini semakin punah. Dahulu kita bisa menyaksikan atraksi debus ini dibanyak wilayah banten, tapi sekarang atraksi debus hanya ada pada saat event – event tertentu. Jadi tidak setiap hari kita dapat melihat atraksi ini. Warisan budaya, yang makin lama makin tergerus oleh perubahan jaman.

Barry Kesuma